Sumatera “Tenggelam”, Mengapa Respon Negara Dinilai Timpang?

SUMATERA — Pulau Sumatera kembali diguncang bencana besar ketika banjir melanda tiga provinsi sekaligus: Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Hujan ekstrem yang turun tanpa henti selama beberapa hari membuat sejumlah sungai besar meluap, merendam desa-desa dan kota-kota dengan ketinggian air mencapai lebih dari tiga meter. Bencana ini langsung memutus akses jalan nasional, merusak jembatan, dan menyebabkan ribuan rumah tidak lagi layak huni. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, sementara sebagian lainnya terisolasi karena akses ke wilayah mereka tertutup total. Situasi genting ini kembali menyoroti lemahnya kesiapan sistem mitigasi bencana di Sumatera, terutama dalam hal kecepatan respons pemerintah.

Di Aceh, banjir terparah terjadi di wilayah Aceh Utara, Aceh Tamiang, Lhokseumawe, dan Bireuen. Hujan deras di kawasan pegunungan membuat sungai-sungai besar seperti Krueng Keureuto dan Krueng Pase meluap dengan cepat. Ribuan warga mengaku tidak siap karena air naik hanya dalam hitungan jam, memaksa mereka menyelamatkan diri tanpa sempat mengambil barang-barang berharga. Banyak warga mengungsi di meunasah, sekolah, dan gedung pemerintah sambil berharap bantuan segera datang. Namun laporan di lapangan menunjukkan bahwa banyak daerah hanya menerima bantuan setelah lebih dari 24 jam berlalu. Beberapa desa terpaksa melakukan evakuasi mandiri menggunakan perahu nelayan karena tidak ada tim penyelamat yang mencapai lokasi mereka.

Situasi serupa terjadi di Sumatera Utara, terutama di Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Langkat. Curah hujan ekstrem membuat Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Wampu meluap, merendam permukiman padat penduduk. Di Kota Medan, banjir menyebabkan jalan utama terputus dan aktivitas ekonomi lumpuh total selama dua hari. Respons pemerintah kota relatif cepat, terutama dengan diterjunkannya perahu karet, alat berat, dan tim SAR gabungan. Namun berbeda dengan daerah perkotaan, wilayah pinggiran dan pedesaan di Langkat dan Deli Serdang justru melaporkan keterlambatan penanganan. Banyak warga harus bertahan di dalam rumah yang terendam hingga setengah dinding tanpa bantuan logistik.

Di Sumatera Barat, bencana diperparah oleh fenomena banjir bandang di daerah perbukitan seperti Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman. Material lumpur, batu besar, dan kayu gelondongan terbawa arus dari kawasan hulu, menambah kerusakan di permukiman warga. Banyak rumah tersapu arus dalam sekejap, sementara kendaraan dan jembatan hanyut terbawa air. Meskipun Kota Padang mendapatkan prioritas dalam penanganan, banyak nagari di dataran tinggi mengaku tidak menerima bantuan selama dua hari. Keterbatasan akses jalan, ditambah longsor di berbagai titik, menjadi hambatan utama bagi tim penyelamat untuk mencapai lokasi-lokasi terdampak.

Ketimpangan respons pemerintah di ketiga provinsi ini menjadi sorotan berbagai pihak, terutama para pengamat kebencanaan. Menurut evaluasi mereka, daerah perkotaan dan pusat kegiatan ekonomi selalu mendapat perhatian pertama karena dianggap lebih strategis secara politik dan ekonomi. Sementara itu, desa-desa pedalaman yang akses jalannya sulit justru menjadi korban dari ketidakmerataan alokasi sumber daya. Padahal, laporan menunjukkan bahwa kerusakan terparah sering terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana negara menjalankan prinsip keadilan dalam penanganan bencana.

Masalah koordinasi antara BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah juga menjadi penyebab utama lambatnya penanganan. Keputusan yang seharusnya dapat diambil dengan cepat justru terhambat oleh prosedur administratif yang panjang. Beberapa daerah melaporkan bahwa mereka kesulitan mendapatkan logistik karena data kerusakan belum diverifikasi oleh otoritas terkait. Selain itu, sistem informasi bencana yang tidak terintegrasi menyebabkan informasi mengenai titik terparah tidak segera sampai ke pusat. Ketidaksinkronan ini menimbulkan kekacauan dalam pendistribusian bantuan.

Warga di daerah terdampak mengungkapkan kekecewaan atas lambatnya respons pemerintah. Banyak yang merasa bahwa negara tidak hadir secara merata ketika bencana terjadi. Seorang warga Aceh Tamiang mengaku harus bertahan di lantai dua rumah bersama keluarganya selama 18 jam tanpa makanan. Di Sumut, beberapa warga memprotes minimnya perahu evakuasi yang hanya beroperasi di pusat kota. Sementara di Sumbar, masyarakat nagari terpaksa menggunakan alat seadanya untuk membersihkan lumpur agar tim penyelamat bisa masuk.

Di tengah kekacauan ini, sejumlah relawan dan organisasi kemanusiaan bergerak cepat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemerintah. Mereka menyalurkan makanan, obat-obatan, dan selimut kepada warga yang terisolasi. Kehadiran relawan menjadi penyelamat bagi banyak korban, terutama di daerah yang belum tersentuh bantuan resmi. Namun upaya ini masih jauh dari cukup mengingat luasnya wilayah terdampak. Pemerintah diminta lebih aktif berkolaborasi dengan jaringan relawan agar distribusi bantuan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Bencana kali ini memberikan pelajaran penting mengenai perlunya perbaikan sistemik dalam mitigasi bencana nasional. Penguatan BPBD di tingkat kabupaten, pembangunan gudang logistik regional, dan peningkatan armada penyelamat menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, penataan lingkungan di kawasan hulu Sungai Sumatera harus diperketat agar banjir tidak semakin parah pada masa mendatang. Reformasi tata kelola lingkungan, terutama terkait izin perkebunan dan tambang, harus menjadi prioritas. Tanpa langkah-langkah ini, bencana di masa depan akan semakin sulit ditangani.

Kini, Sumatera sedang berjuang untuk bangkit dari kerusakan besar yang ditinggalkan oleh banjir. Ribuan warga masih berada di lokasi pengungsian, sementara rumah mereka tenggelam dalam lumpur dan puing-puing. Para ahli memperkirakan pemulihan bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di beberapa wilayah. Namun di tengah semua itu, masyarakat menunggu keseriusan pemerintah dalam memperbaiki sistem respon bencana agar tragedi serupa tidak kembali menimbulkan ketimpangan yang sama. Pertanyaan publik terus bergema: Jika Sumatera kembali tenggelam, apakah negara akan lebih siap dan lebih adil dalam meresponsnya?